Mengenai Paku Nasdem

  1. Pembentukan
  2. Struktur Organisasi
  3. Visi, Misi dan Program Kerja
  4. Pengelola
  5. Pengurus
  6. Persyaratan dan Pendaftaran Anggota
  7. Publikasi dan Informasi

PEMBENTUKAN

A. LATAR BELAKANG
Di era Orde Baru, Pemerintah menitik beratkan pada pembangunan ekonomim, dan agar menjamin pembangunan ekonomi dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya stabilitas politik.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan kebijakan penyederhanaan jumlah Partai. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973, peserta pemilu di era Orde Baru  hanya diikuti oleh PDI, PPP dan Golkar.

Dimana Partai Politik (PDI dan PPP) dan Golkar.sebagai penyelenggaraan Negara yang demokrasi, seharusnya berperan sebagai penyalur aspirasi politik rakyat dan ditempatkan sebagai  kekuatan politik bangsa.

Sementara pada era Orde Baru, keberadaan Partai Politik dan Golkar ditempatkan sebagai mesin politik Pemerintah, dan hanya dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi  kekuasaan semata. Hal ini berakibat peran partai politik sebagaimana yang seharusnya tidak terwujud.

Di era Reformasi (pasca Orde Baru), sebagai wujud korektif terhadap peran partai politik di era orde baru, ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Undang-Undang tersebut menganut System Multi Partai. Partai Politik tidak dibatasi jumlahnya. Kelompok masyarakat dapat membentuk partai baru sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Sebagai akibatnya, jumlah partai politik peserta Pemilu di era Reformasi jumlahnya relatif cukup banyak, dan untuk membatasi jumlah Partai Politik, maka ditetapkan peraturan mengenai parliamentary threshold. Akan tetapi, disisi lain Partai Politik yang tidak lolos parliamentary threshold  akan tetap dapat mengikuti Pemilu berikutnya dengan mengganti nama, dan kelompok masyarakat dapat membuat Partai baru, sehingga jumlah Partai Peserta Pemilu relatif masih tetap banyak.

Sejatinya, semangat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 adalah agar peran Partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik. Namun sampai dengan Pemilu 2009 dirasakan adanya distorsi atas aspirasi rakyat, dan kepentingan. Institusi Pemerintah  seringkali berada pada posisi yang seakan-akan tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan, bahkan muncul kecendrungan yang mengarah pada sikap anarkis, sekalipun polanya tidak melembaga dan lebih bersifat konstektual

Melihat kondisi realitas tersebut, pada tahun 2011 didirikan Partai Nasdem. Didirikannya Partai NasDem bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan, dan pergesekan kepentingan. Akan tetapi bertujuan untuk melakukan “Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia” yakni gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya Partai Nasdem mengikuti Pemilu. Dengan semangat “Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia”, Partai NasDem mendapat apresiasi yang cukup baik dari masyarakat. Terbukti, pada Pemilu 2014 Partai NasDem memperoleh suara sebesar 6,72 %. Sampai dengan saat ini, Partai NasDem secara konsisten melaksanakan komitmen Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Partai NasDem adalah satu-satunya Partai yang secara berani dan tegas menyatakan sikap “Politik Tanpa Mahar”, dan “Penolakan Dana Saksi” yang dibebankan pada APBN.

Salah satu tujuan didirikannya Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008, adalah “meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan”.

Idealnya, partisipasi anggota dan masyarakat harus tumbuh dari dirinya sendiri. Hal ini dapat terwujud manakala Partai Politik dirasakan ada manfaatnya.

Sebagian besar masyarakat belum merasakan manfaat atas kehadiran Partai Politik. Persepsi publik terhadap partai politik itu, tidak sehat, sinis, skeptis, seakan-akan partai politik itu hanya kumpulan orang-orang yang mabuk pada kekuasaan, kumpulan orang-orang yang cari uang saja, tidak lebih dari pada itu. Kondisi seperti ini, jika didiamkan, maka akan melahirkan Partai Politik yang tidak memiliki kader yang berjiwa spirit kegotong royongan dan kebersamaan.

Untuk menjawab persoalan tersebut di atas, maka perlu adanya wadah untuk menumbuh kembangkan spirit kegotong-royongan dan kebersamaan diantara kader-kader Partai Nasdem itu sendiri, sehingga pada tanggal 23 Oktober 2018 dibentuklan “Paguyuban Kontituen Partai NasDem (PAKU NasDem).

B. MAKSUD
Paguyuban Konstituen Partai NasDem (PAKU NASDEM) Kabupaten Bogor dimaksudkan sebagai :
1. Wadah untuk menghimpun seluruh konstituen Partai NasDem yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor dan memiliki Hak Pilih dalam Pemilihan Umum;
2. Sarana untuk meningkatkan solidaritas, kegotong-royongan, kepekaan sosial antar  sesama  Anggota, dan peran serta dalam mewujudkan Visi dan Misi Partai NasDem;
3. Media komunikasi dan informasi antar Anggota;

C. TUJUAN
Paguyuban Kontituen Partai NasDem (PAKU NASDEM) Kabupaten Bogor bertujuan:
1. Mewujudkan rasa kebersamaan dan kekeluaragaan antar Anggota secara berkesinambungan;
2. Meningkatkan pemahaman atas Visi dan Misi Partai NasDem;
3. Meningkatkan pendidikan politik agar konstituen memiliki kesadaran akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara;
4. Mewujudkan konstituen menjadi kader yang militan;
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, dan DPR RI dari Partai NasDem dalam menghimpun, menyerap dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat;

D. MANFAAT 
1. Bagi Anggota
a. Terjalinnya komunikasi dan silaturahmi yang lebih dekat dengan sesama Anggota dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Anggota DPR RI dari Partai NasDem;
b. Sebagai sarana untuk memperoleh informasi penting terkait dengan kebijakan Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
c. Menjadi media untuk menyampaikan permasalahan anggota khususnya terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor;
d. Sebagai sarana untuk meningkatkan kegotong-royongan dalam mengatasi permasalahan sosial;

2. Bagi Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten dan DPR RI
a. Menjadi media untuk menyampaikan program kerja dan melaporkan hasil tindak lanjut aspirasi masyarakat;
b. Sebagai sarana untuk menghimpun dan menyerap aspirasi masyarakat;
c. Meningkatkan kedekatan emosional Anggota Dewan dengan konstituen;

3. Bagi Partai NasDem
a. Menjadi media untuk menyampaikan dan meningkatkan pemahaman mengenai Visi, Misi dan Program Kerja DPP, DPW Partai NasDem Jawa Barat dan DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor;
b. Sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan politik;
c. Sebagai sarana untuk mensosialisasikan kebijakan Partai NasDem;
d. Sebagai sarana untuk mewujudkan konstituen menjadi kader Partai NasDem yang militan.


VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA
A. Visi
Mewujudkan spirit solidaritas, kegotong-royongan, dan kepekaan sosial antar  sesama  Anggota, dan menjadikan konstituen menjadi Kader NasDem yang militan.

B. Misi
1. Membangun komunikasi, silaturakmi dan rasa kepedulian antar Anggota.
2. Membangun dan membina kerjasama dengan DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anggota DPR RI dan berbagai pihak 
3. Menampung, menghimpun dan mengkomunikasikan aspirasi konstituen kepada Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Anggota DPR RI untuk ditindak lanjuti.
4. Mengkomunikasikan temuan-temuan yang dianggap penting untuk diketahui oleh DPD, DPW dan DPP Partai Nasdem, agar dapat menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan kedepannya.

C. PROGRAM KERJA
1. Menyelenggarakan pertemuan dengan Anggota secara berkala;
2. Melakukan koordinasi dengan DPD Partai NasDem Kabupaten Bogor, dan Anggota DPRD/Kabupaten, Provinsi dan Anggota DPR RI  
3. Menghimpun aspirasi konstituen untuk dapat ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan Anggota DPR RI  
4. Mendorong Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan Anggota DPR RI dalam melaksanakan kegiatan reses mengikutisertakan Anggota PAKU NasDem
5. Menyelenggarakan kegiatan sosial

PENGELOLA
Ketua               :  Sapto Satrio Mulyo
Wakil Ketua I  : Muharram, S.E
Wakil Ketua II : H. Jaya
Sekretaris        : Agus Pranoto
Bendahara       : Didi Rosyadi

PENGURUS
Tingkat Kecamatan

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN ANGGOTA

Persyaratan
1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas
3. Bertempat tinggal dan/atau memiliki KTP Kabupaten Bogor

PUBLIKASI DAN INFORMASI